LOMBA KARYA TULIS ILMIAH
efektivitas target MDGs dalam menurunkan
proporsi penduduk miskin menjadi setengahnya antara tahun 1990 sampai 2015 di
Indonesia
BIDANG KEGIATAN
Peran
MDGs dalam bidang Ekonomi
Disusun oleh:
Febby
MeiLany 1202641
Nur
Aini 1202614
UNIVERSITAS
NEGERI PADANG
PADANG
2012
HALAMAN PENGESAHAN
|
1. Judul
Kegiatan
|
:
|
Grammarian: efektivitas
target MDGs dalam menurunkan
proporsi penduduk miskin menjadi setengahnya antara tahun 1990 sampai 2015 di
Indonesia
|
|||||||
|
2. Bidang
Kegiatan
(Pilih Salah Satu)
|
:
|
 
Lingkungan Pendidikan  kesehatan Ekonomi |
|||||||
|
3. Ketua
Pelaksana Kegiatan
a. Nama
Lengkap
b. NIM/BP
c. Jurusan
d. Universitas
e. Alamat
Rumah/Telp
|
:
:
:
:
:
|
Endang
Sri Wahyuni
83650/2007
Pendidikan Bahasa Inggris
Universitas Negeri Padang
085263305319
|
|||||||
|
4. Anggota
Pelaksana Kegiatan
|
:
|
1 (Satu) orang
|
|||||||
|
5. Pembimbing
a. Nama
Lengkap dan Gelar
b. NIP
|
:
:
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
Padang, Desember
2012
|
|||||||
|
Menyetujui
Ketua Jurusan
Bahasa Inggris FBSS UNP
Dr. Kusni, M.Pd
NIP. `131 582 346
Pembantu
Rektor Bidang Kemahasiswaan
Universitas
Negeri Padang
Dr. Alizamar,M.Pd
NIP. 130 791
223
|
Ketua Pelaksana Kegiatan
Endang
Sri Wahyuni
NIM. 83650/2007
Pembimbing
Prof Dr. M ansyar, P.Hd
NIP. 131 582 346
|
||||||||
KATA PENGANTAR
Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT.Karena atas
limpahan rahmat dan karunianya penulis dapat menulis makalah ini dengan baik
dan dapat selesai dengan tepat pada waktunya.Solawat serta salam tak lupa pula
penulis limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW.
Dalam makalah ini, membahas tentang
Mengurangi dampak globalisasi melalui majalah dinding tempel (mantel)
sebagai media sosialisasi kebudayaan kepada anak paud.
Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu
dalam penyusunan makalam ini, telah memberikan bimbingan tentang langkah –
langkah dan sistematika penulisan makalah yang baik dan benar.
Penulis menyadari bahwa tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan dalam
penulisan makalah ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saranya yang
bisa untuk membangun dan mengoreksi demi kesempurna’an dalam penulisan makalah
ini ke depanya.Besar harapan penulis agar makalah ini bermanfa’at bagi semua
pembaca pada umumnya, dan bagi penulis pada khususnya.
DAFTAR ISI
HALAMAN
PENGESAHAN............................................................................i
KATA
PENGANTAR........................................................................................ii
DAFTAR
ISI......................................................................................................iii
DAFTAR
LAMPIRAN......................................................................................iv
RINGKASAN.....................................................................................................v
PENDAHULUAN..............................................................................................1
GAGASAN........................................................................................................4
KESIMPULAN..................................................................................................6
DAFTAR
PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR
LAMPIRAN
- Gambar 1: Grafik angka kemiskinan di Indonesia.
- Gambar 2: gambar fenomena kemiskinan di Indonesi
Efektivitas
target MDGs dalam menurunkan
proporsi penduduk miskin menjadi setengahnya antara tahun 1990 sampai 2015 di
Indonesia
Ringkasan
Di
penghujung abad lalu, Indonesia mengalami perubahan yang amat besar yaitu
proses reformasi ekonomi dan demokratisasi dalam bidang politik. Seluruh sendi
kehidupan berbangsa dan bernegara turut berubah dengan adanya reformasi dan
demokratisasi tersebut, sehingga UUD 1945 yang menjadi dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia juga mengalami amandemen.
Tidak begitu lama
kemudian, tepatnya pada tahun 2000, para pemimpin dunia bertemu di New York dan
menandatangani “Deklarasi Milennium” yang berisi komitmen untuk mempercepat
pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan. Hal ini menjadi dasar dari
tersusunnya pencapaian tingkat kesejahteraan umat manusia pada seribu tahun
yang akan datang.
Komitmen
tersebut diterjemahkan menjadi beberapa tujuan dan target yang dikenal sebagai Millennium Development Goals (MDGs).
Pencapaian sasaran MDGs menjadi salah satu prioritas utama bangsa Indonesia.
Pencapaian tujuan dan target tersebut bukanlah semata-mata tugas pemerintah
tetapi merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Sehingga, pencapaian tujuan dan
target MDGs harus menjadi pembahasan seluruh masyarakat.
Salah satu target MDG’s menjadi
objek yang menarik bagi kami yaitu tentang pemberantasan kelaparan dan
kemiskinan ekstrem. Yang patut dipertanyakan dalam hal ini adalah realisasi
signifikan yang dapat dilakukan di Indonesia, karena mungkinkah kita sebagai
negara yang baru dan sedang dalam tahap perkembangan mampu mengikuti ‘mereka’
yang sudah berada dalam tahap lebih dari hanya sekedar kata maju.
Bukan untuk melahirkan sebuah
penilaian, namun hanya ingin mengetahui apakah dampak dan manfaat positif dari
target yang telah menjadi konsumsi public di Indonesia telah signifikan. Maka
dari itu penulis akan mengambil lingkup masalah pada “efektivitas target MDGs
dalam menurunkan proporsi penduduk miskin menjadi
setengahnya antara tahun 1990 sampai 2015 di Indonesia.”
efektivitas
target MDGs dalam menurunkan proporsi penduduk
miskin menjadi setengahnya antara tahun 1990 sampai 2015 di Indonesia
PENDAHULUAN
Millennium
Development Goals di Indonesia
Perkembangan pencapaian MDGs sesungguhnya bukanlah hal yang baru bagi
Indonesia. Sebagai sebuah bentuk orientasi pembangunan, MDGs dalam tataran
implementasi sesungguhnya telah dipraktekkan oleh Pemerintah Indonesia sejak
masa Pemerintahan Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie,
Presiden Abdurrahman Wahid hingga Presiden Megawati Sukarnoputri, dalam
berbagai bentuk kebijakan dan program yang sesuai dengan kondisi masa itu. Pada
masa Presiden Soekarno, misalnya, Pemerintah menerbitkan dokumen perencanaan
pembangunan yang diberi nama Garis-garis Besar Rencana Pembangunan Lima Tahun
1956-1960 dan Pokok-pokok Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahun
1961-1969.
Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals atau
disingkat dalam bahasa Inggris MDGs) adalah delapan tujuan yang
diupayakan untuk dicapai pada tahun 2015 merupakan tantangan tantangan utama
dalam pembangunan diseluruh dunia. Tantangan-tantangan ini sendiri diambil dari
seluruh tindakan dan target yang dijabarkan dalam Deklarasi Milenium yang
diadopsi oleh 189 negara dan ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan
kepala negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New
York pada bulan September 2000.
Pada September 2000, Pemerintah Indonesia, bersama-sama dengan 189 negara
lain, berkumpul untuk menghadiri Pertemuan Puncak Milenium di New York dan
menandatangani Deklarasi Milenium. Deklarasi berisi sebagai komitmen negara
masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai 8 buah sasaran
pembangunan dalam Milenium ini (MDG), sebagai satu paket tujuan terukur untuk
pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Penandatanganan deklarasi ini merupakan
komitmen dari pemimpin-pemimpin dunia untuk mengurangi lebih dari separuh
orang-orang yang menderita akibat kelaparan, menjamin semua anak untuk
menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengentaskan kesenjangan jender pada semua
tingkat pendidikan, mengurangi kematian anak balita hingga 2/3 , dan mengurangi
hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih pada tahun
2015.
MDGs dapat dikatakan sudah menjadi kebenaran umum yang tidak perlu lagi
dipertanyakan kebenarannya. Dia adalah misi penting yang harus diemban semua
aktor pembangunan, baik itu negara maupun lembaga donor internasional. MDGs
dengan demikian adalah satu set tujuan pembangunan yang menjadi keharusan untuk
dicapai dan diusahakan bersama. MDGs dikatakan sebagai satu set tujuan
pembangunan karena MDGs memang berisi delapan target pembangunan yang harus
dicapai oleh negaranegara yang menyepakatinya pada tahun 2015. Delapan target
pembangunan tersebut bisa dituliskan sebagai berikut:
1. Menghapus
kemiskinan dan kelaparan penduduk dunia
Pada tahun 2015, jumlah penduduk dunia yang mengkonsumsi kurang dari US$
1 setiap harinya harus bisa dikurangi samapi 50%. Pada tahun yang sama,
kelaparan yang melanda penduduk dunia juga diharapkan dapat dihapuskan.
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi
kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan
kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan
dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan
merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif
dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif,
dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.
Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:
1.
Gambaran
kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti
ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
2.
Gambaran
tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan
untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan,
karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi
pada bidang ekonomi.
3.
Gambaran
tentang kurangnya penghasilan dankekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat
berbeda-beda melintasi bagian-bagian politikdan ekonomi di seluruh dunia.
Kemiskinan
banyak dihubungkan dengan:
4.
penyebab individual, atau
patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau
kemampuan dari si miskin.
5.
penyebab keluarga, yang
menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga.
6.
penyebab sub-budaya (subcultural),
yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau
dijalankan dalam lingkungan sekitar.
7.
penyebab
agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk
perang, pemerintah, dan ekonomi.
8.
penyebab struktural, yang
memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.
Kelaparan adalah
suatu kondisi di mana tubuh masih membutuhkan makanan,
biasanya saat perut telah kosong baik dengan sengaja
maupun tidak sengaja untuk waktu yang cukup lama. Kelaparan adalah bentuk
ekstrim dari nafsu
makannormal. Istilah ini umumnya digunakan untuk merujuk kepada
kondisi kekurangan
gizi yang dialami sekelompok orang dalam jumlah besar untuk
jangka waktu yang relatif lama, biasanya karena kemiskinan,
konflik politik, maupun kekeringan cuaca.
Bencana kelaparan di Indonesia yang terbaru dilaporkan
terjadi pada Desember 2005 di Kabupaten Yahukimo, Papua.
GAGASAN
Seandainya
tidak ada orang miskin, hampir semua masalah kita praktis terselesaikan. Tujuan
pertama dalam MDGs adalah mengurangi jumlah penduduk miskin. Tujuan pertama
ini, memang merupakan tujuan paling penting. Namun, jangan melihatnya sebagai
hal yang terpisah dari tujuan MDGs yang lain. Pada dasarnya, semua tujuan
berkaitan satu sama lain.
Ada
berbagai cara untuk mengatasi kemiskinan secara langsung, misalnya menciptakan
lapangan kerja yang lebih baik, atau menyediakan jaring pengaman sosial bagi
penduduk termiskin. Namun, sebelumnya perlu mengetahui jumlah penduduk miskin
lebih dulu. Biro Pusat Statistik (BPS) menghitung berapa biaya 32 keperluan
dasar, mulai dari pakaian, rumah, hingga tiket bis. Pada 2008, misalnya, BPS
menyimpulkan bahwa untuk bisa membayar semua itu, seseorang memerlukan Rp.
182.636 per bulan. Jika pengeluaran Anda kurang dari jumlah tersebut, berarti
Anda berada di bawah “garis kemiskinan.” BPS melakukan survei sosial ekonomi
nasional (Susenas) terhadap sampel rumah tangga. Pada 2008, sekitar 35 juta
penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Namun, itu merupakan
jumlah nasional. Situasinya berbeda-beda, dari satu daerah ke daerah lain.
Hidup di perkotaan, umumnya membutuhkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan di
perdesaan.
Tinggal
di sebuah kota besar, seseorang juga punya kemungkinan untuk mendapat
penghasilan lebih besar. Untuk 2008, sebagai tahun paling akhir yang memiliki
informasi per propinsi, angka kemiskinan untuk Jakarta hanya sekitar 4,3%,
tetapi di Papua angkanya sekitar 37.1%. Selain itu, masih banyak variasi di
setiap propinsi dan kabupaten. Pada 2008, angka kemiskinan nasional adalah
15,4%, atau terdapat hampir 35 juta penduduk miskin. Berdasarkan angka
tersebut, artinya pencapaian MDGs Indonesia tidak mengalami kemajuan berarti.
Untuk kemiskinan, target yang dipatok adalah 7,5% berdasarkan separuh angka
kemiskinan tahun 1990 yang berjumlah 15,1%. Sebenarnya, kondisi saat ini bahkan
lebih parah. Meski angkanya cukup tinggi, tetapi kecenderungannya menurun.
Menyusul krisis moneter pada 1998, terjadi kenaikan tajam angka kemiskinan
menjadi 24,2%. Sejak itu, angka kemiskinan terus turun untuk kemudian naik pada
2006, kemungkinan akibat melonjaknya harga-harga bahan makanan dan bahan bakar
minyak.
Bukan
hal yang mudah untuk dilakukan. Pemerintah mungkin akan terhibur mengetahui
bahwa menggunakan ukuran kemiskinan yang lain, wajah Indonesia terlihat lebih
baik. Garis kemiskinan nasional yang dirumuskan oleh BPS didasarkan pada jenis
pangan yang dikonsumsi, serta berbagai produk lain yang biasanya dibeli
masyarakat. Namun, tentu saja, garis kemiskinan nasional ini mempersulit
perbandingannya dengan negara-negara lain.
Mungkin
saja pemerintah tidak merasa perlu membandingkan, tetapi ada saja yang
melakukannya. Mereka menggunakan ”garis kemiskinan internasional” yang
ditetapkan pada angka 1 dollar AS per hari. Pada pertengahan 2008, nilai
rata-rata satu dollar setara dengan sekitar Rp. 9.400. Dengan demikian, anda
mungkin mengira bahwa garis kemiskinan untuk Indonesia sekitar Rp. 288.000 per
bulan. Namun, di sini, ada dua kerumitan yaitu:
1. Pertama,
nilai dollar di sebuah negara bisa lebih tinggi dibandingkan nilainya di negara
lain. Menyewa rumah, misalnya, lebih murah di Bandung dibandingkan di New York.
Selain itu, nilai dollar sendiri berubah dari waktu ke waktu.
2. Kedua,
dalam kenyataannya, nilai dollar saat ini jauh berkurang dibandingkan nilainya
beberapa tahun lalu. Jadi jika Anda ingin menggunakan 1 dollar per hari sebagai
patokan angka kemiskinan, anda perlu mempertimbangkan dua hal tersebut.
Bank Dunia telah menjelaskan hal
tersebut. Jika ingin membuat orang lain terkesan, seseorang dapat mengatakan
bahwa ini adalah “garis kemiskinan 1 dollar per orang/hari, sebanding daya beli
dollar tahun 1993”. Jika tidak, seseorang cukup melihat hasilnya. Pada 2006,
disimpulkan bahwa garis kemiskinan 1 dollar per hari di Indonesia setara dengan
Rp. 97.000 per bulan, atau kurang dari separuh garis kemiskinan nasional versi
BPS. Berdasarkan angka kemiskinan sekitar 20,6% pada 1990 dan 7,5% pada 2006.
Artinya, menggunakan garis kemiskinan ini Indonesia telah mencapai sasaran MDGs
– meskipun belum ada peningkatan.
Garis kemiskinan tersebut kurang pas
diterapkan pada kondisi Indonesia. Karena yang ditunjukkan hanyalah apa yang
terjadi pada penduduk termiskin. Hal ini memang penting dan sangat
menggembirakan bahwa pemerintah telah mengentaskan kemiskinan ekstrem. Meskipun
demikian, bagi Indonesia yang dikategorikan PBB sebagai negara berpenghasilan
menengah, garis kemiskinan yang lebih pas mungkin 2 dollar per hari, atau
sekitar Rp 195.000 per bulan. Menggunakan ukuran ini, maka hampir separuh
penduduk Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan.
Ternyata, banyak dari kita masih
hidup di sekitar garis kemiskinan. Hanya perlu sedikit menaikkan garis tersebut
maka akan banyak orang yang berada di bawahnya dan tergolong miskin.
Sebenarnya, hal ini sangat rentan, misalnya ketika kehilangan pekerjaan atau
ketika harga hasil panen beranjak turun. Seseorang bisa tiba-tiba berada di
bawah garis kemiskinan akibat meningkatnya pengeluaran karena melonjaknya harga
bahan pokok, atau transportasi. Kenaikan tajam angka kemiskinan pada 1998,
misalnya, terjadi karena dua hal. Pertama, akibat banyak orang kehilangan
pekerjaan. Kedua, karena terjadi lonjakan harga beras. Semua itu, menimbulkan
“pergerakan”, ada yang jatuh miskin, lainnya terbebas dari kemiskinan. Artinya,
meskipun kemiskinan menunjukkan angka yang sama dari tahun ke tahun, angka itu
tidak mengacu pada orang-orang yang sama.
Karena yang dibahas disini hanyalah
“kemiskinan yang diukur dari penghasilan (income
poverty)”, sementara harga-harga bisa berubah secara tiba-tiba. Meskipun
miskin, boleh jadi seseorang tidak merasa sedang jatuh atau sebaliknya terbebas
dari kemiskinan dari waktu ke waktu. Lebih realistis, seseorang merasa miskin
karena banyak alasan selain pendapatan, misalnya rumah yang buruk dan kumuh,
kekurangan air bersih, pendidikan atau informasi. Itulah sebabnya kemiskinan
kadang-kadang disebut “memiliki banyak dimensi”.
Namun,
pemerintah juga perlu memikirkan tentang isu-isu lain ketika membahas
pengurangan kemiskinan akibat kurangnya penghasilan. Ketika menginginkan
generasi muda berpenghasilan lebih baik, pemerintah harus memberikan mereka
pendidikan yang lebih baik. Namun, pemerintah juga bisa langsung berpikir
tentang penghasilan masyarakat, dimulai dengan lapangan pekerjaan dan upah.
Secara keseluruhan, pemerintah perlu mempertimbangkan dan memastikan tumbuhnya
ekonomi yang bermanfaat pada daerah dan penduduk termiskin. Pemerintah harus
memberi perhatian lebih pada kawasan perdesaan karena sekitar dua pertiga dari
rumah tangga miskin bekerja di sektor pertanian. Contohnya, membantu petani
meningkatkan penghasilan dengan cara beralih ke tanaman berharga jual lebih,
atau dengan memperbaiki sistem irigasi dan akses jalan.
Saat
ini, pekerja sektor informal jumlahnya sangat banyak. Seseorang sering merasa
kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, seharusnya pemerintah
mempunyai tujuan baru mengenai pekerjaan yang layak dan produktif untuk semua.
Tidak semua pekerjaan dapat membawa seseorang keluar dari kemiskinan.Yang
dibutuhkan adalah pekerjaan yang layak.
Jenis
pekerjaan yang produktif dan memberikan penghasilan yang cukup adalah pekerjaan
yang layak. Lebih dari itu, pekerjaan seyogyanya membuat keluarga lebih kuat
secara ekonomi, memiliki suasana kerja yang sehat dan memungkinkan seseorang
untuk turut serta mengambil keputusan yang mempengaruhi kehidupan dan
penghidupannya. Sederhananya, pekerjaan yang layak akan mengeluarkan seseorang
dari kemiskinan.
Pemerintah
juga harus memikirkan bagaimana cara membantu kaum termiskin dengan memberikan
subsidi bidang kesehatan dan pendidikan, atau dalam beberapa kasus, memberikan
uang tunai. Skema terakhir pernah dilakukan ketika harga bahan bakar naik dan
pemerintah melaksanakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk membantu
masyarakat miskin. Saat ini, pemerintah sedang melaksanakan program Keluarga
Harapan untuk membantu anggota keluarga miskin membayar pengeluaran terkait
pendidikan dan kesehatan. Namun, dalam jangka waktu panjang, solusi terbaik
menanggulangi kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi dan pendapatan–terutama
bagi kaum miskin.
Sebenarnya,
banyak sekali yang bisa pemerintah lakukan untuk memperbaiki berbagai persoalan
dengan cepat. Salah satunya ialah terkait dengan makanan. Karena, ada satu
ukuran penting MDGs tentang kemiskinan terkait gizi, yaitu apakah masyarakat
mengkonsumsi makanan berkecukupan. Jika tidak, mereka tergolong ”kekurangan
gizi”. Tidak semua anak Indonesia memperoleh asupan makanan yang layak. Dengan
asupan makanan yang tepat dan dalam jumlah mencukupi, anak-anak akan mempunyai
berat badan pada kisaran yang sama. Jadi ketika menimbang anak, Anda dapat
memeriksa apakah “berat badannya sesuai usia” atau tidak. Jika lebih rendah,
berarti mereka “kekurangan gizi”. Memang ada cara lain mengukur kekurangan
gizi, tetapi ini merupakan cara paling lazim.
Jika
rutin membawa anak ke Posyandu, si anak bisa ditimbang disana. Untuk
mendapatkan gambaran nasional, pada Susenas 2006 dilakukan penimbangan sejumlah
anak sebagai sampel. Hasilnya mencemaskan, karena lebih dari seperempat
anak-anak Indonesia kekurangan gizi. Mencermati situasi tersebut, kenyataannya
belum membaik sepanjang beberapa tahun terakhir. Target kedua MDGs adalah
mengurangi jumlah anak-anak yang kekurangan gizi hingga separuhnya. Pada 1990,
angka kekurangan gizi pada anak-anak sekitar 35,5%, jadi harus ditekan menjadi
sekitar 17,8%. Melihat kecenderungan sejak 1990, tampaknya tidak terlalu sulit
mencapai target tersebut. Sayangnya, beberapa tahun terakhir sejak 2000,
angkanya naik kembali.
Memang
terasa aneh. Logikanya, ketika orang memiliki lebih banyak uang, seharusnya
mereka memiliki makanan yang cukup – apalagi anak-anak hanya makan dalam porsi
yang kecil. Persoalannya, banyak bayi yang tidak mendapatkan makanan tepat
dalam jumlah yang cukup. Awalnya, pilihan ideal adalah memberikan Air Susu Ibu
(ASI) eksklusif hingga usia bayi sekitar 6 bulan. Sayangnya, di Indonesia,
setelah sekitar empat bulan, jumlah bayi yang memperoleh ASI eksklusif kurang
dari seperempatnya. Masih banyak masalah lain, seperti kesehatan ibu. Biasanya,
ibu yang kekurangan gizi cenderung melahirkan bayi yang juga kekurangan gizi.
Pada dasarnya, persoalannya bukan karena minimnya penghasilan.
Penyebabnya,
lebih karena kurangnya perhatian. Mungkin juga terkait kemiskinan. Bisa saja
ibu yang miskin kurang memiliki informasi tentang perawatan anak atau hanya
memiliki sedikit waktu untuk mengurus bayi. Namun, yang membesarkan hati,
dengan sedikit perubahan perilaku di rumah dapat dengan cepat menurunkan angka
kekurangan gizi. Bukan hanya pada anak. Salah satu indikator kemiskinan lain
dalam MDGs, melihat apakah seluruh penduduk cukup makan. Dengan menggunakan
kriteria FAO dalam mengukur kebutuhan konsumsi minimum, maka hanya 6% dari
penduduk Indonesia yang konsumsi hariannya kurang dari standar. Di masa lalu,
standar yang digunakan untuk mengukur kecukupan konsumsi ini sedikit terlalu
tinggi, sehingga terindikasi bahwa hampir 70% penduduk Indonesia tidak
mengkonsumsi cukup makanan. Proporsi penduduk tersebut juga relatif tidak
berubah sejak 1990.
Perkembangan angka kemiskinan baik jumlah maupun persentasenya
penduduk miskin Indonesia sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 2011 telah
menunjukan tren penurunan yang cukup siginifikan. Pada tahun 1976, ada 40% atau
sekitar 54 Juta penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Pada tahun
1996 atau selama 2 dekade jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 22,5 juta
jiwa (13,7%). Pada tahun 1998 setelah krisis enonomi penduduk miskin meningkat
menjadi 49,5 juta jiwa (hampir 25%) pada tahun 1998.
Secara nasional penduduk miskin yang masih dibawah garis kemiskinan pada bulan
Maret 2011 adalah 30,02 juta jiwa (12,49%), jika dibandingkan dengan bulan
Maret 2010 yaitu 31.02 juta jiwa (13,33%) maka telah terjadi penurunan jumlah
penduduk miskin secara sangat signifikan yaitu sekitar 1 juta jiwa atau telah
terjadi penurunan angka kemiskinan sekitar 0,84%. Pada periode 2005-2009 angka
kemiskinan menurun antara 1.16 sampai 1,27 persen per tahun dan mampu
mengentaskan hampir 7 juta jiwa dari kemiskinan selama periode tersebut. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan
pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada
September 2011 mencapai 29,89 juta orang (12,36 persen), turun 0,13 juta orang
(0,13 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang sebesar
30,02 juta orang. (BPS 2012-01-02)
Penurunan angka kemiskinan yang
signifikan tersebut karena pemerintah telah menyusun dan merumuskan
program-program penanggulangan kemiskinan yang bersifat keberpihakan (affirmative)
kepada masyarakat miskin. Sebagai program-program strategis dalam
penanggulangan kemiskinan.
A. Keberhasilan signifikan yang telah
diraih dalam realisasi target MDGs
Saat ini Indonesia memilih menetapkan ambang batas kemiskinan pada
pendapatan 1 dollar AS per hari per orang. Dari hasil sensus penduduk, jumlah
penduduk miskin di Indonesia tahun 1990 15,1 persen (27,7juta orang). Tahun
2009, kemiskinan 14,15 persen (32,5juta orang). Tahun 2010 angka kemiskinan
13,33persen atau 31,02 juta penduduk miskin (BPS per Maret 2010). Dengan angka
tersebut, maka kemiskinan hanya turun 1 persen selama periode 1990-2010.
Menurut Lembaga
Demografi FE UI, selama hampir 20 tahun, presentasi penduduk yang hidup dibawah
garis kemiskinan cenderung tidak berubah. Angka tersebut kalau standarnya 1 Dollar
per hari. Tapi, kalau 1,5 Dollar per hari jumlahnya mencapai57 persen atau 66
persen atau lebih dari 100 juta per hari, kalau ukurannya 2 dollar per hari.
Menggunakan
garis kemiskinan nasional, angka kemiskinan Indonesia pada 1990 adalah 15,1%.
Dasar penghitungan berubah pada 1996, sehingga sebenarnya data setelah itu
tidak bisa begitu saja dibandingkan dengan data-data dari tahun-tahun
sebelumnya. Seandainya kita menggunakan dasar penghitungan saat ini, angka pada
1990 akan sedikit lebih tinggi dari 15,1%. Namun, karena belum ada perhitungan
ulang, artikel ini menggunakan angka 15,1%. Pada 2006, terjadi peningkatan
kemiskinan yang kemudian sedikit menurun pada 2008 menjadi 15,4%. Mencermati
berbagai kecenderungan akhir-akhir ini, seharusnya masih mungkin untuk
mengurangi kemiskinan menjadi 7,5% pada 2015. Sementara, menggunakan garis
kemiskinan 1 dollar per hari, situasi sepenuhnya berbeda. Berbasiskan ukuran
tersebut, Indonesia telah mencapai target karena berhasil mengurangi tingkat
kemiskinan dari 21% (1990) menjadi7,5% pada 2006. Dua indikator lain memberikan
informasi pelengkap. Indikator yang lebih rumit adalah ”rasio kesenjangan
kemiskinan (poverty gap ratio)” yang
mengukur perbedaan antara penghasilan rata-rata penduduk miskin dengan garis
kemiskinan. Pada 1990 rasio-nya adalah 2,7% dan 2,8% pada 2008, menunjukkan
bahwa situasi penduduk miskin belum banyak mengalami perubahan. Indikator yang
lebih sederhana adalah indikator penyebaran penghasilan: total jumlah konsumsi
penduduk termiskin secara nasional adalah 20%. Inipun belum banyak berubah.
Antara tahun 1990 dan 2008, angkanya berada pada sekitar 9%.
Indikator pertama adalah prevalensi
anak usia di bawah lima tahun (balita) dengan berat badan kurang. Angka saat
ini adalah 28% dan nampaknya akan meningkat. Dengan angka ini, jelas kita tidak
(akan) mencapai target. Indikator kedua adalah proporsi penduduk yang
mengkonsumsi kebutuhan minimum per-harinya. Dengan menggunakan perhitungan FAO,
tampaknya Indonesia masih berada di jalur yang benar untuk mencapai target MDGs
ini.
KESIMPULAN
Lahirnya Deklarasi Milenium merupakan buah perjuangan panjang
negara-negara berkembang dan sebagian negara maju. Deklarasi ini menghimpun
komitmen para pemimpin dunia, yang belum pernah terjadi sebelumnya, untuk
menangani isu perdamaian, keamanan, pembangunan, hak asasi, dan kebebasan
fundamental dalam satu paket. Negara-negara anggota PBB kemudian mengadopsi
MDGs. MDGs telah menjadi referensi penting pembangunan di
Indonesia, mulai dari tahap perencanaan seperti yang tercantum pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) hingga pelaksanaannya. Walaupun mengalamai
kendala, namun pemerintah memiliki komitmen untuk mencapai sasaran-sasaran ini
dan dibutuhkan kerja keras serta kerjasama dengan seluruh pihak, termasuk
masyarakat madani, pihak swasta, dan lembaga donor. Pencapaian MDGs di
Indonesia akan dijadikan dasar untuk perjanjian kerjasama dan implementasinya
di masa depan.
DAFTAR PUSTAKA
Arsyad, Lincolin. 2004. Ekonomi
Pembangunan. Edisi 4. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi YKPN.
Basri, Faisal.2002. Perekonomian
Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Indonesia. Jakarta:
Erlangga.
hileud.com/bappenas-tiga-target-mdgs-indonesia-lampu-kuning.html
id.wahyu.com/millennium-development-goals.html
www.bappenas.go.id/upaya-pencapaian-millennium-development-goals-
mdgs
www.scribd.com/Laporan-Pencapaian-Millennium-Development-Goals-
Indonesia
Gambar 1: Contoh tampilan awal dari permainan. Pengenalan latar yang
digunakan pada permainan.
 |
Gambar 2: Contoh gambar Tabuik yang sudah diedit melalui photoshop.
Gambar ini digunakan pada sesi permainan pertama menyusun bagian Tabuik
 |
